SIARAN PERS

BPKS Dorong Transformasi Sabang Menjadi Hub Maritim dan Pariwisata Internasional

Banda Aceh, 18 Juni 2026 – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmennya mendorong transformasi Kawasan Sabang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Aceh yang mewakili Gubernur Aceh melalui Asisten II Pemerintah Aceh, serta Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Kawasan Sabang.

Agenda tersebut juga dihadiri rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik.

Turut hadir dalam rombongan Komisi VI DPR RI yaitu Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Hj. Dewi Juliani, S.H., M.H., Ahmad Labib, S.HI., M.H., Randi Zulmariadi, S.M., Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., Ismail Bachtiar, S.K.M., M.M., H. Nasril Bahar, S.E., serta Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si..

Dalam pemaparan tersebut, BPKS menekankan bahwa arah pembangunan Sabang ke depan tidak lagi semata berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, melainkan diarahkan menuju pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki konektivitas global.

Kepala BPKS menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir struktur investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang masih didominasi sektor pariwisata dengan kontribusi mencapai 82 persen. Namun demikian, fase pengembangan berikutnya akan diarahkan pada pembentukan ekosistem Marine Hub yang mencakup pengembangan shorebase, pusat logistik, layanan bunkering, industri maritim, hingga penguatan sektor pariwisata berbasis minat khusus.

Seiring dengan itu, Sabang mulai menunjukkan daya tarik yang semakin kuat di mata investor internasional. Sejumlah peluang kerja sama strategis yang berkembang saat ini antara lain minat India terhadap pengembangan pelabuhan transshipment di Sabang, ketertarikan investor Selandia Baru pada kawasan perdagangan bebas, serta penguatan fungsi Pelabuhan Sabang dalam mendukung aktivitas sektor migas.

Dari sisi dampak ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan hasil yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah mengalami perlambatan akibat pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak tahun 2022 dan pada 2025 tercatat telah melibatkan lebih dari 22 ribu tenaga kerja lokal. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga mencapai 2,67 persen.

Meski menunjukkan perkembangan positif, BPKS mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera direspons, terutama keterbatasan infrastruktur strategis dan tren penurunan dukungan anggaran pembangunan kawasan. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan kunjungan wisatawan dalam dua tahun terakhir menjadi indikator perlunya percepatan pembangunan fasilitas pendukung, termasuk penguatan pelabuhan, terminal kapal pesiar, marina, serta layanan wisata berstandar internasional.

Dalam kerangka pembangunan nasional, posisi Sabang kini semakin strategis setelah ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Prioritas tersebut diwujudkan melalui sejumlah agenda besar, antara lain pengembangan Sabang Integrated Special Tourism Zone, penguatan pelabuhan, revitalisasi kawasan kota tua, pembangunan pusat riset maritim internasional, serta penguatan industri transportasi laut.

BPKS juga menegaskan bahwa Sabang memiliki tiga keunggulan utama yang berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kawasan, yakni sebagai Fishing Ground Center, SEA Maritime Hub, dan Natural Tourism Sanctuary.

Untuk mempercepat realisasi agenda transformasi tersebut, BPKS tengah menjajaki berbagai alternatif pembiayaan pembangunan, mulai dari peluang pendanaan melalui Asian Development Bank (ADB), penguatan kolaborasi dengan BUMN, optimalisasi instrumen pembiayaan strategis nasional, hingga pembukaan ruang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta dan investor global.

Dalam kesempatan yang sama, BPKS turut menyampaikan harapan dukungan Komisi VI DPR RI dalam bentuk penguatan alokasi anggaran periode 2027–2029, dukungan pembiayaan pembangunan kawasan, percepatan pengembangan koridor pariwisata dan industri maritim, serta penguatan sektor energi dan utilitas.

BPKS meyakini bahwa percepatan investasi, penguatan infrastruktur, serta perluasan insentif kawasan akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing Sabang sebagai gerbang maritim Indonesia di Samudra Hindia dan Selat Malaka, sekaligus memperkuat peran kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.