- JDIH
- 2023
- Undang-undang (UU)
- 36
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang
Dicabut dengan :
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Diubah dengan :
- PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Berlaku
- JDIH
- 2023
- Undang-undang (UU)
- 37
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang
Berlaku
- JDIH
- 2023
- Undang-undang (UU)
- 11
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Berlaku
- JDIH
- 2023
- Peraturan Pemerintah (PP)
- 83
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
Berlaku
- JDIH
- 2023
- Peraturan Perundang-undangan
- 38
Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Berlaku
- JDIH
- 2023
- Peraturan Kepala BPKS
- 7
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kawasan Tampa Rokok Di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Berlaku
- JDIH
- 2024
- Keputusan Kepala BPKS
- 82
Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Satu Data Indonesia di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Berlaku
- JDIH
- 2024
- Peraturan Kepala BPKS
- 2
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
Berlaku
- JDIH
- 2024
- PERATURAN KEPALA BPKS
- 2
PERKA 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
PERKA 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
Berlaku
- JDIH
- 2024
- Peraturan Kepala BPKS
- 2
PERATURAN KEPALA BPKS NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN PEMASUKAN BARANG
PERATURAN KEPALA BPKS NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN PEMASUKAN BARANG
Berlaku
Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lain untuk pengembangan kawasan Sabang
Rincian kewenangan dibidang perizinan yang didelegasikan kepada DKS untuk dilaksanakan oleh BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 515/18/2016
Penetapan Standar Pelayanan Minimum BPKS
Penetapan Standar Pelayanan Minimum BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 515/19/2016
Penetapan Pola Tata Kelola BPKS
Penetapan Pola Tata Kelola BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 515/500/2018
Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang
Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 515/1079/2017
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Wakil Kepala dan Deputi BPKS
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Wakil Kepala dan Deputi BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 193/034
Pembentukan BPKS
Pembentukan BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 17 Tahun 2014
Organisasi dan Tata Kerja BPKS
Organisasi dan Tata Kerja BPKS
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
- 59 Tahun 2014
Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016
Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016
Berlaku
Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang
Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang
Berlaku
- JDIH
- 2026
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 38 Tahun 2011
Status Kelembagaan BPKS
Status Kelembagaan BPKS
Berlaku
Tarif Jasa Layanan Pemasukan Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Tarif Jasa Layanan Pemasukan Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Berlaku
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKS
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKS
Berlaku
Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPKS
Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPKS
Berlaku
Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPKS Periode 2022-2024
Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPKS Periode 2022-2024
Berlaku
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (Whistleblowing System) di Lingkungan BPKS
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (Whistleblowing System) di Lingkungan BPKS
Berlaku
Pedoman Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPKS
Pedoman Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPKS
Berlaku
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPKS
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPKS
Berlaku
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja BPKS
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja BPKS
Berlaku