Sabang, 11 November 2025 – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dalam rangka memperkuat sinergi dan membahas arah pengembangan Sabang sebagai kawasan strategis nasional dan internasional.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen bersama jajaran pimpinan BPKS yang terdiri dari Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Teknis dan Pengembangan Fajran Zain, Deputi Komersial dan Investasi Teuku Ardiansyah, serta beberapa direktur dan kepala biro di lingkungan BPKS.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Kepala BPKS memaparkan sejumlah potensi besar yang dimiliki Sabang, termasuk kemudahan yang ditawarkan kepada calon investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Potensi strategis Sabang tidak hanya terletak pada letak geografisnya yang berada di pintu masuk Selat Malaka, tetapi juga pada peluang pengembangan berbagai sektor unggulan seperti pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan industri maritim terpadu.
Iskandar Zulkarnaen juga memaparkan sejumlah kerja sama internasional yang tengah dijajaki oleh BPKS, di antaranya rencana investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui perusahaan Mubadala Energy yang berencana menjadikan Sabang sebagai shorebase utama untuk mendukung kegiatan operasional mereka di kawasan Selat Malaka.
Selain itu, BPKS juga sedang membuka komunikasi intensif dengan pihak India, yang menunjukkan minat besar dalam membangun kerja sama bisnis strategis guna mendukung pengembangan wilayah Andaman Nikobar yang jaraknya hanya sekitar dua ratus kilometer dari Pulau Sabang.
“Sabang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi simpul ekonomi dan logistik di jalur perdagangan internasional. Kita harus menjaga keunggulan geografis ini dengan tata kelola yang efisien dan terbuka bagi investasi global,” ujar Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen dalam pemaparannya.
Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar turut menyampaikan pandangannya dan menegaskan bahwa Sabang wajib maju dan berkembang.
Menurut Wali Nanggroe, Sabang adalah pulau yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, serta memiliki daya tarik yang tak tertandingi dibandingkan daerah-daerah lain di sepanjang pesisir tersebut. Ia menilai, Sabang merupakan satu-satunya pulau di Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang lengkap dan terpadu.
“Sabang merupakan salah satu pulau yang lengkap dengan potensi, mulai dari potensi perikanan, wisata, pelabuhan, hingga potensi maritim lainnya di sepanjang Selat Malaka. Bila dikelola secara konsisten dan profesional, Sabang bisa menjadi ikon ekonomi maritim Aceh,” ujar Wali Nanggroe.
Namun demikian, Wali Nanggroe juga menyoroti sejumlah faktor yang selama ini menjadi kendala bagi percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan Sabang. Salah satu faktor utama, menurutnya, adalah benturan regulasi dan ego sektoral antar instansi vertikal yang menyebabkan program dan kebijakan BPKS kerap berjalan tidak efektif.
Banyak kebijakan dari instansi vertikal yang sering tumpang tindih dan tidak selaras dengan semangat otonomi khusus Aceh, termasuk dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKS. Hal seperti ini perlu segera dibenahi. Bila tidak ada kesamaan visi, Sabang akan terus tertahan oleh aturan-aturan yang saling berbenturan.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama membahas solusi terhadap hambatan regulasi tersebut. Menurutnya, sudah saatnya BPKS diberi ruang yang lebih luas untuk mengelola Sabang sesuai mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tanpa intervensi sektoral yang menghambat implementasi program strategis.
Lebih lanjut, Wali Nanggroe juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir dunia usaha di Aceh. Ia menilai bahwa potensi bisnis dan perdagangan lintas negara yang terbuka di Sabang harus direspon oleh kalangan pengusaha dengan mentalitas baru yang berorientasi pada perdagangan dan investasi, bukan semata sebagai pelaksana proyek.
“Sayangnya, sebagian besar pengusaha di Aceh masih berfokus sebagai kontraktor. Jiwa saudagar harus dibangkitkan kembali. Pemerintah juga harus berperan dalam menghidupkan semangat kesaudagaran melalui kemudahan memperoleh modal usaha,” ujar Tgk. Malik Mahmud.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dapat memfasilitasi akses perbankan dan lembaga keuangan bagi pengusaha-pengusaha di Aceh agar mereka tidak hanya terfokus pada sektor jasa konstruksi, tetapi juga mampu tumbuh menjadi saudagar dan pelaku usaha aktif di bidang perdagangan dan ekspor.
Terkait potensi bisnis antara Sabang dan India, Wali Nanggroe menegaskan perlunya keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh sebagai jembatan untuk membuka kerja sama perdagangan antarnegara. KADIN diharapkan mampu mengambil peran nyata dalam memperkuat jejaring bisnis Aceh dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan.
Menanggapi pandangan tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menyambut positif arahan Wali Nanggroe dan menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan regulasi serta mempercepat realisasi investasi di Sabang.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dorongan dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. BPKS berkomitmen memperkuat komunikasi dengan seluruh instansi vertikal maupun pemerintah pusat agar Sabang dapat benar-benar berfungsi sebagai kawasan perdagangan bebas yang sesungguhnya,” kata Iskandar.
Kunjungan kerja dan diskusi strategis antara Wali Nanggroe Aceh dengan Kepala BPKS ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara lembaga Wali Nanggroe, pemerintah pusat, dan BPKS.
Sinergi ini diharapkan mampu mengembalikan semangat besar menjadikan Sabang sebagai kawasan unggulan Aceh yang berdaya saing tinggi, berorientasi global, dan berperan sebagai gerbang ekonomi maritim Indonesia di ujung barat Nusantara.
