Banda Aceh — Upaya percepatan pengembangan Kawasan Sabang yang mencakup Pulau Weh (Kota Sabang) dan Kepulauan Pulo Aceh (Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar) kembali digiatkan melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Banda Aceh pada awal 06 Mei 2025.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Salah seorang Anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), Bupati Aceh Besar H. Muharam Idris, turut hadir bersama Ketua Dewan Pengawas BPKS, Mawardi Ismail, dan Sekretaris DKS, Makmur.
Dari jajaran manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) hadir Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Wakil Kepala Abdul Manan, Deputi Teknik dan Pengembangan Azwar Husein, Deputi Pengawas Ridha Amri, serta Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Teuku Ardiansyah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pokok penting dibahas, termasuk harmonisasi Rencana Kerja Strategis BPKS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Besar. Sinergi ini dinilai krusial agar pembangunan di kawasan Sabang, khususnya di Kecamatan Pulo Aceh, dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Kami meminta dukungan penuh dari Anggota DKS, khususnya Bupati Aceh Besar, untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan ini. Potensi Pulo Aceh sangat besar, namun perlu langkah-langkah nyata agar bisa berkembang optimal,” ujar Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen.
Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya koordinasi lebih intens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dukungan pusat dinilai vital untuk membahas langkah-langkah pengembangan kawasan yang lebih terintegrasi demi meningkatkan perekonomian Aceh secara umum, dan kawasan Sabang secara khusus.
Sebagaimana diketahui, BPKS tengah menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sejumlah program prioritas telah disiapkan, dengan target menjadikan Sabang sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mampu memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Namun demikian, tantangan masih ada. BPKS menyadari perlunya induk pengampu yang kuat di tingkat pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mempermudah harmonisasi regulasi di kawasan perdagangan bebas ini.
“Sebagai organisasi pusat yang berada di daerah, koordinasi dengan kementerian lainnya seringkali menghadapi kendala. Ini yang sedang kami dorong, agar ada arus lalu lintas hubungan antar kementerian yang lebih lancar demi mendukung pengembangan Kawasan Sabang,” tambah Iskandar.
Dengan komitmen bersama antara BPKS, DKS, dan pemerintah pusat, diharapkan Kawasan Sabang dapat bangkit menjadi pusat ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasiona
