Jakarta - Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengadakan silaturahmi dengan Ketua Komisi VI DPR RI, Ibu Anggia Ermarini.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang serta hambatan regulasi yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas upaya mendorong harmonisasi regulasi terkait KPBPB Sabang, hambatan investasi di wilayah tersebut, serta pentingnya dukungan Komisi VI DPR RI dalam memperjuangkan isu kelembagaan BPKS. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya induk pengampu institusi BPKS di Pemerintahan, yang menghambat efektivitas dan koordinasi dalam pengelolaan serta pengembangan KPBPB Sabang.

Selain itu, dalam diskusi juga diangkat berbagai tantangan investasi di Sabang, termasuk keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum terintegrasi dengan kebijakan nasional, serta perlunya kebijakan insentif bagi investor yang ingin berinvestasi di kawasan tersebut. 

Ketua Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara BPKS, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif.

Ibu Anggia Ermarini memberikan apresiasi atas capaian kinerja BPKS sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. 

Namun, beliau juga menyampaikan keprihatinan atas kebijakan efisiensi anggaran BPKS tahun 2025 yang dikhawatirkan dapat berdampak pada pencapaian kinerja yang telah mengalami perbaikan signifikan. 

Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya upaya bersama untuk memastikan agar efisiensi anggaran tidak menghambat operasional dan pengembangan BPKS.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Ketua Komisi VI DPR RI berjanji akan mendiskusikan kembali isu-isu yang dibahas dengan pimpinan serta anggota Komisi VI lainnya. 

Selain itu, beliau juga akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Sabang untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai potensi pengembangan kawasan dan prospek Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Sabang. 

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan KPBPB Sabang.

BPKS menyambut baik komitmen dan dukungan dari Komisi VI DPR RI dalam mendorong penguatan regulasi serta pengembangan KPBPB Sabang. Diharapkan, kolaborasi antara BPKS dan DPR RI dapat menghasilkan kebijakan yang lebih mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di Sabang dan sekitarnya. 

BPKS juga menegaskan kesiapan untuk terus berkoordinasi dan berinovasi dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan serta menarik lebih banyak investor ke Sabang.

Sebagai langkah lanjutan, BPKS akan menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif guna menjawab tantangan regulasi dan investasi di KPBPB Sabang. 

Hal ini mencakup usulan perbaikan kebijakan insentif, penyelarasan regulasi, serta peningkatan infrastruktur pendukung agar Sabang dapat lebih kompetitif sebagai pusat perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia.

================================

Sekilas Tentang Bpks

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan Lembaga Negara, berdiri sejak tahun 2000 sesuai dengan amanah UU No 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi undang-undang.

 VISI:

“Mengembangkan Zona Kawasan Sabang Menjadi Pusat Perdagangan Internasional dan Pariwisata

 MISI:

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi BPKS sebagai berikut:

1.   Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata

2.   Mengembangkan Layanan Pelabuhan Transhipment dan Cruise

3.   Mengembangkan Layanan Industri dan Perdagangan Secara Global

4.  Mengembangkan Industri Perikanan, Pengolahan, dan Pengemasan

 PERAN UTAMA KAWASAN

1. Pelabuhan

2. Pariwisata

3. Perikanan

4. Industri dan perdagangan

=====================

Sabang, 12 Februari 2025

TIM HUMAS BPKS

1.       Kabag Humas BPKS, Asmara (0853 7051 0000)