Badan Pengusahaan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural dibentuk oleh DKS untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Layanan utama BPKS adalah pengelolaan kawasan demi menciptakan iklim investasi yang baik dan berkembang. Juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang.

Demi memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.


LANDASAN HUKUM

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dijamin dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:

  1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
  6. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034/2001 Tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
  7. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 Tanggal 29 April 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.