Tugas dan Fungsi

BPKS mengedepankan pelayanan dalam bidang perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, dan peningkatan kapasitas internal Badan. Dengan mengedepankan ketiga hal tersebut, diharapkan pasar akan masuk dan melakukan investasi di sektor riil. Pasar utama BPKS adalah para pelaku investasi dan masyarakat yang berada dalam radius selat Malaka hingga pulau Sumatra.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau yang disebut juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (selanjutnya disingkat: BPKS) adalah pengelola dan pengembang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. BPKS dibentuk oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.