15 September 2019 Oleh Admin BPKS
BPKS Usul Bandara dan Jembatan Pulo Aceh
Sabtu, 14 September 2019 09:56
https://cdn2.tstatic.net/aceh/foto/bank/images/plt-kepala-bpks-ir-razuardi-ibrahim-mt.jpgISTRazuardi Ibrahim
BANDA ACEH – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengusulkan dua proyek fenomenal tahun 2020 mendatang. Masing-masing terletak di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar. Kedua proyek itu adalah pembangunan bandara (air port) di Sabang, dan jembatan penghubung Pulo Nasi-Pulo Breuh di Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar.
Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala BPKS, Ir Razuardi Ibrahim MT, kemarin. Menurutnya, proyek itu dibiayai APBN dan sudah dibicarakan dengan pihak Bappenas. “Sesuai arahan Plt Gubernur Aceh, kita telah membicarakan rencana ini dengan Bappenas. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan langkah awal berupa studi kelayakan (feasibility study),” kata Razuardi, yang akrab disapa Essex itu.
Sebelumnya, rencana kerja itu juga sudah dikoordinasikan dengan pihak Dewan Kawasan Sabang (DKS), yang meliputi Pemerintah Aceh, Wali Kota Sabang, dan Bupati Aceh Besar, selaku pemilik wilayah.
Lebih jauh dikatakan, air port yang akan dibangun itu lokasinya di Ujong Seukee Sabang, dengan standar internasional. Konsep itu juga menjawab kebutuhan masa depan Sabang sebagai daerah destinasi wisata nusantara serta kawasan investasi masa depan.
Dalam kaitan rencana kedua proyek itu, pihak BPKS segera menyiapkan sedikitnya lima dokumen awal sebagai pendukung, yaitu dokumen feasibility study (FS), master plant, penetapan lokasi, detail engenering design (DED), dan dokumen Amdal. “Insyaallah semua dokumen pendukung itu akan kita rampungkan agar proyek tersebut segera terlaksana,” tutur mantan Sekda Aceh Tamiang itu.
DED itu juga termasuk jembatan Pulo Nasi-Pulo Breuh yang panjangnya diprediksi sampai 400 meter. Konsep jembatan itu akan mirip dengan Barelang (Batam-Rempang-Galang) di Batam.
Sertifikasi aset
Pada sisi lain, Plt Kepala BPKS itu mengatakan, manajemen BPKS kini juga melakukan pembenahan dan penertiban lahan dan bangunan aset BPKS. Khusus untuk penertiban aset tanah, sudah 1.447 persil disertifkasi bersama DJKN. “Kita mulai dengan membuat TOR hingga jadi acuan tim untuk bekerja maksimal. Sebenarnya, jumlah yang ditargetkan hanya 1.303 persil untuk tahun 2019,” katanya.
Jumlah keseluruhan persil tanah BPKS diperkirakan mencapai 3.500 persil lebih atau sekitar 700 hektare, meliputi kawasan Sabang dan Pulo Aceh. Sebagian aset tanah itu untuk infrastruktur BPKS serta juga untuk tanah komersil berupa lahan investasi. “Kami kini juga terus mencari lokasi tanah dengan mengacu pada dokumen yang ada, dengan melibatkan camat dan keuchik setempat,” tandasnya.
Terkait keberhasilan meraih ‘BMN Award’, yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis lalu, Razuardi mengaku bersyukur. “Prestasi ini merupakan kinerja seluruh elemen. Kita ciptakan kebersamaan tim kerja aset, termasuk unsur DJKN,” tandasnya. (sak)
Artikel ini telah tayang di serambinews.com
dengan judul BPKS Usul Bandara dan Jembatan Pulo Aceh
