Komisi VI DPR RI Apresiasi BPKS

SABANG – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangann Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait dengan pengelolaan anggaran. Dimana BPKS selaku Kementrian Lembaga telah mendapatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Neraca Keuangan BPKS Tahun 2020.

” Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Neraca Keuangan BPKS Tahun 2020,” puji Pimpinan Rapat Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, SE, M.A.P dalam Rapat Dengar Pendapat Antara BPKS dan Komisi VI DPR RI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar, Jakarta, Kamis (2/9) malam kemarin.

Apresiasi tersebut setelah Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain memaparkan capaian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020.

Sebagaimana Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan BPKS, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyampaikan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) sesuai dengan DIPA Pagu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 110.143.715.000 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 71.730.782.618 atau sebesar 65,12 persen.

RDP yang berlangsung pada Kamis, tanggal 2 September 2021 Pukul 18.53 WIB, Iskandar menjelaskan Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited), BPKS juga menerima Pagu DIPA untuk Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 senilai Rp.2.014.726.020 dengan realisasi total belanja senilai Rp. 1.860.891.270 atau sebesar 92,4 persen.

” Belanja barang senilai Rp. 563.870.020, Belanja modal senilai Rp. 1.297.021.250. Untuk Kas pada BLU BPKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.084.262.490 di mana sebelumnya per 31 Desember 2019 dan Rp. 4.300.529.217. Sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 783.733.273 atau 15,44 persen.

Sebagaimana diketahui, Tahun 2022 BPKS men dapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 77.473.783.000. Pagu Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua Program yaitu Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp. 35.792.013.000, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 41.681.770.000.

Dalam hal Pengusulan Pagu RKA K/L BPKS Tahun Anggaran 2022 telah memperhitungkan Anggaran gaji dan tunjangan, Anggaran untuk membiayai seluruh biaya penyelenggaran program/kegiatan prioritas sampai dengan proyek prioritas dan penunjang dalam Tahun Anggaran 2022 serta Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] BLU.

Komisi VI menyetujui alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] BPKS pada usulan Pagu RKA K/L untuk Tahun Anggaran 2022 juga mengusulkan kegiatan Prioritas Nasional (PN) senilai Rp. 8.035.765.000, Dimana masing-masing usulan kegiatan Prioritas Nasional tersebut untuk mendukung rencana kerja Pemerintah yaitu Prioritas Nasional-2 (Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dalam RPJMN yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan Aroih Lampuyang dan Peningkatan Diversifikasi dan Intensifikasi Kepelabuhanan.

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran di tahun 2022 sebesra Rp. 20.000.000.000 yang diperuntukan pemeliharaan, pengawasan dan rehabilitasi jalan di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan mobilisasi dan pemeliharaan Kapal Tug Boat (Hibah dari LMAN).

Tinggalkan komentar