Dukung Optimalisasi Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Komisi 3 DPRA Lakukan Kunjungan Kerja Ke BPKS

Kunjungan Kerja Komisi III DPRA ke BPKS, Sabang

Siaran Pers – Humas BPKS, 19 Januari 2021

Sabang | Status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan di perkuat dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai belum berjalan optimal sesuai dengan amanat undang undang tersebut, terutama disektor perdagangan bebas hingga dinilai perlu upaya maksimal dan dukungan Pemerintah serta itansi terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA).

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 3 DPRA Khairil Syahrial dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Senin (18/1), menurutnya DPRA khususnya Komisi 3 memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mengoptimalkan BPKS dalam mewujutkan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.“Mudah-mudahan dengan rekomendasi kami terhadap Manjement BPKS yang baru ini dapat mewujutkan kerjasama yang bersinergi dengan DPRA untuk membangun Sabang kearah yang lebih baik,” ujar Khairil.

Selain Ketua Komisi 3 DPRA Khairil Syahrial, dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir dalam Wakil Ketua Komisi 3 H.Zainal Abidin dan Sekretaris Hendri Yono serta seluruh Anggota Komisi, sebelumnya, rombongan Komisi 3 DPRA tersebut disambut Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain di pelabuhan Penyeberangan Balohan Senin (18/1).

Sementara itu T. Zanuarsyah Wakil Kepala BPKS dalam kesempatan yang sama mengakui saat ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi BPKS khususnya terkait pelimpahan kewenangan, perizinan dan sistim pengelolaan aset milik Pelindo.

“ Tidak dapat kita pungkiri BPKS sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh,dan DPRA untuk memediasi dengan pihak Kementrian di Jakarta agar Kewenangan BPKS dan setatus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang tidak serta merta dipangkas hingga secara otomatis tidak akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan Perekonomian masyarakat Aceh pada umumnya.” Tegas T Zanuarsyah mewakili Kepala BPKS di ruang Kepala Kantor BPKS.

Dalam kesempatan tersebut,Wakil Kepala BPKS didampingi Deputi Umum  Abdul Manan,Deputi Komersial & Investasi  Erwanto, Deputi Tekbang & Tata Ruang  Azwar Husein dan Deputi Pengawasan Zamzami, (Humas)

Tinggalkan komentar