HISTORI

Keindahan Sabang hari ini tak terlepas dari peran sejarahnya. Kawasan Sabang yang mengapung di ujung barat Indonesia ini berbatasan dengan jalur pelayaran internasional. Kepulauan ini pun cukup potensial tampil sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre) sehingga menjadikannya salah satu kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. Kini ada banyak peluang investasi terbuka di sana.
Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1881 dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut “Kolen Station”. Pelabuhan ini dikelola oleh Firma De Lange yang diberi kewenangan untuk membangun berbagai fasilitas pelabuhan pada tahun 1887.
Pelabuhan Sabang dibangun Pemerintah Hindia Belanda pada 1881 dengan nama Kolen Station. Firma De Lange kemudian membangun sarana penunjang fasilitas pelabuhan pada 1887. Hasil alam Aceh yang melimpah mendorong Pemerintahan Hindia Belanda untuk membuka Pelabuhan Bebas Sabang pada 1895.
Operasional pelabuhan dimanajemen oleh Maatschaapij Zeehaven en Kolen Station, yang kemudian dikenal dengan nama Sabang Maatsscappij tahun 1895. Pada zaman Belanda, Pelabuhan Sabang telah berperan sangat penting sebagai pelabuhan alam untuk pelayaran internasional terutama dalam mendukung perdagangan komoditi hasil alam Aceh yang diekspor ke negara-negara Eropa.
Kejayaan Vrij Haven Sabang ini berakhir pada saat Perang Dunia ke-2 di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya tahun 1942 dan mengalami kehancuran fisik sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Tahun 1950 pemerintah menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia dan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 hingga Kotapraja Sabang pun dibentuk dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965.
Tahun 1970 status Free Port Sabang ditingkatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970, menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk masa 30 tahun. Namun baru berjalan 15 tahun, Free Port Sabang kembali ditutup untuk kedua kalinya tahun 1985, sementara pemerintah pun membuka Bounded Zone Batam. Sejak itu kehidupan ekonomi Sabang kembali stagnan dan sepi layaknya sebuah kota terpencil. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan menjadi miskin, pengangguran terjadi dan akhirnya melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah mainland di daratan Aceh. Pertumbuhan ekonomi di Aceh pun merosot tajam secara keseluruhan.
Posisi Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai diperhitungkan kembali tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerja sama Ekonomi Regional Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dilanjutkan dengan kegiatan Jambore Iptek BPPT tahun 1997, dan pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie bersama KAPET lainnya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1998, tanggal 26 September 1998.
Status Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui mandat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2000. Kemudian dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 20 November 2000 penetapan statusnya secara hukum diperkuat melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000. Keputusan ini dilakukan pemerintah pusat agar Kawasan Sabang di ujung barat dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre).

KRONOLOGIS

〈 1881 〉
Sabang dikenal dengan pelabuhan alamnya, Belanda mendirikan Kolen Station.
〈 1884 〉
Rencana Belanda untuk mendirikan suatu Kolestation di Balohan.
〈 1887 〉
Firma De Lange membangun sarana penunjang untuk fasilitas pelabuhan dengan mendirikan Sabang Haven.
〈 1895 〉
Dibuka pelabuhan bebas dan dikelola oleh Sabang Mactscappaij.
〈 1942 〉
Sabang diduduki oleh Jepang dan mengalami kehancuran fisik, Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Pelabuhan Sabang dijadikan menjadi Pelabuhan Pertahanan militer.
〈 1945 〉
Indonesia Merdeka tetapi Sabang Masih diduduki oleh Belanda sampai dengan 29 Desember 1949 yaitu saat terjadinya Konverensi Meja Bundar.
〈 1950 〉
Dengan ketetapan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Nomor 9/MP/50 dan Pulau Weh diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia serikat untuk dijadikan sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.
〈 1963 〉
Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1963.
〈 1964 〉
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1964 dibentuklah suatu lembaga Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS).
〈 1965 〉
Koetapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965
〈 1970 〉
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
〈 1985 〉
Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985.
〈 1993 〉
Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerja sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
〈 1997 〉
Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BPPT di Sabang untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.
〈 1998 〉
Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie dengan Keputusan Presiden Nomor 171 tanggal 26 September 1998.
〈 2000 〉
Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000.
〈 2000 〉
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

POTENSI

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dibatasi oleh titik-titik koordinat 05°46′28″ – 05°54′28″ Lintang Utara (LU) dan 95°13′02″ – 95°22′36″ Bujur Timur (BU). Letak ini memberikan keuntungan geografis karena terletak pada persimpangan pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka.
Selat Malaka sendiri adalah sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi dan sisi strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran vital di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez di Mesir dan Terusan Panama di Amerika Selatan. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini; pada 2015, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat besarnya permintaan dari negeri Tiongkok. Oleh karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura, ia merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.
Selat Malaka merupakan perairan di kawasan Asia Tenggara yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selat Malaka terletak di antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu selat ini di sebut sebagai jalur pelayaran internasional, beberapa negara menggunakan selat ini sebagai jalur perlintasan kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri serta perdagangan melalui kapal kargo berukuran raksasa.
Kapal-kapal kontainer raksasa yang berisi beragam jenis barang perdagangan dan industri saban hari silih berganti melintasi Selat Malaka tanpa henti. Sama halnya juga dengan kapal kargo yang mengangkut minyak mentah maupun cairan lainya. Pergerakan kapal-kapal ini bisa dilihat langsung secara kasat mata di Sabang melalui wilayah Sabang Fair, Pantai Paradiso, Ie Meule, Anoi Itam, Tapak Gajah dan sekitarnya. Namun setelah era kejayaan pelabuhan Sabang berakhir, kapal ini tidak sekalipun singgah di Pelabuhan CT-3 di Teluk Sabang karena beberapa faktor regulasi, meski draf kedalaman air CT-3 sudah memenuhi standar internasional, dalam arti sudah sangat layak dilabuh kapal berbobot besar.
Kondisi mutakhir Kawasan Selat Malaka yang terus menggeliat dari tahun ke tahun ini menjadi catatan khusus bagi BPKS Sabang dalam menentukan arah strategi Kawasan Sabang. Potensi-potensi besar yang ada baik dalam internal (Pulau Weh dan Pulo Aceh) serta potensi eksternal (Selat Malaka), patut menjadi perhatian dalam langkah strategis Pembangunan Kawasan Sabang secara menyeluruh.

DEMOGRAFIS

Secara demografi, Kawasan Sabang memiliki luas sebesar 394 Km². Kota Sabang sendiri luasnya 153 Km²; dan Pulo Aceh memiliki luas 241 Km². Jumlah penduduk Kawasan Sabang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang relatif konstan, jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 32.191 jiwa dan pada tahun 2016 sebesar 34.166 jiwa dengan peningkatan laju pertumbuhannya rata-rata sebesar 1,5 % per tahun.
Sementara pada sensus penduduk tahun 2016, penduduk Sabang sudah berjumlah 33,622 jiwa yang terdiri atas 16,9891 jiwa laki-laki dan 16,641 jiwa perempuan. Proyeksi penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kelahiran-kematian, migrasi, kegiatan ekonomi kota dan ketersediaan lahan.

GEOGRAFIS

Secara geografis, Kawasan Sabang terletak pada posisi geografis 05°46′28″ – 05°54′28″ Lintang Utara (LU) dan 95°13′02″ – 95°22′36″ Bujur Timur (BU), terdiri atas Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom) Kabupaten Aceh Besar serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Kawasan Sabang adalah 393.1 Km² yakni Kota Sabang 153 Km² dan Pulo Aceh 240.1 Km², dengan batasan wilayah:
Sebelah Utara : Selat Malaka
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Selat Malaka
Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Adapun kondisi topografi Kawasan Sabang terdiri atas:
Kota Sabang:
Dataran Rendah (elevasi 0-8 %) : 3,11 %
Bergelombang (elevasi 8-15 %) : 10,00 %
Berbukit (elevasi 15-40 %) : 39,04 %
Pegunungan (elevasi > 40 %) : 47,85 %
Pulo Aceh:
Dataran Rendah (elevasi 0-8 %) : 33,95 %
Bergelombang (elevasi 8-40 %) : 28,60 %
Pegunungan (elevasi > 40 %) : 37,44 %

Suhu rata-rata di Kota Sabang 25,208 °C, kelembaban udara rata-rata 81,75 %, tekanan udara rata-rata 1,010.908 mb, dan kecepatan angin rata-rata 8.083 knot. Sedangkan suhu rata-rata di Pulo Aceh 26,90 °C dengan ketinggian rata-rata 700 m (dpl).
Dengan luas sekitar 153 Km², Pulau Weh merupakan pulau yang memiliki topografi dengan mayoritas daerah pegunungan dan berbukit. Pantai yang dimiliki Pulau Weh umumnya pantai yang tinggi dan curam dengan kedalaman laut secara alami cukup dalam. Kemiringan lebih dari 25 % di Kota Sabang hampir meliputi 40 % luas kota. Di daerah Pulau Weh bagian barat dan di tengah-tengah pulau bagian timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15 %. Artinya wilayah Pulau Weh terdiri dari: 47,85 % daerah bergunung (2.434 Ha), 39,04 % daerah berbukit (7.861 Ha), 10 % dataran bergelombang (1.560 Ha) dan 3,11 % dataran rendah (445 Ha). Dengan melihat persentase dataran rendah di Kota Sabang maka terlihat bahwa kondisi Kota Sabang yang datar relatif terbatas, yakni hanya di sekitar pantai. Kawasan Pelabuhan Sabang sendiri memiliki topografi yang relatif datar di sepanjang pantai Teluk Sabang yang membentang dari arah timur ke barat. Sementara kira-kira sejauh 2 Km ke arah utara, topografi kawasan telah mulai berbukit-bukit.
Kecamatan Pulo Aceh dengan luas sekitar 241 Km² terletak pada wilayah paling Barat NKRI yang berjarak 15 mil laut dari Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Dari kondisi topografinya, wilayah kecamatan Pulo Aceh ini pun merupakan daerah pegunungan dengan lereng yang terjal (kemiringan > 40 %) yakni sekitar 37,44 % (9.014 Ha), wilayah yang relatif datarnya (kemiringan 0-8 %) sekitar 33,96 % (8.176 Ha), sedangkan wilayah berbukit (kemiringan 8-40 %) sekitar 28,60 % (6.885 Ha). Dari kondisi tersebut di atas, terlihat bahwa Kawasan Sabang secara keseluruhan memiliki keterbatasan sehingga secara fisik upaya untuk pembangunan infrastruktur wilayah menjadi relatif sulit, harga lahan yang mahal serta membutuhkan biaya investasi yang tinggi.
Apalagi penggunaan lahan di Kota Sabang sampai saat ini masih didominasi oleh lahan hutan (53,80 %), terutama hutan lindung dan produksi serta cagar alam. Sedangkan pemanfaatan lahan yang lain sangat bervariasi, seperti untuk perkebunan, sawah, ladang sekitar 36.58 %, permukiman 6.76 % dan kawasan khusus (pelabuhan dan bandara) sekitar 0.7 %. Sebagaimana halnya penggunaan lahan di Kota Sabang, lahan yang ada di Pulo Aceh juga didominasi oleh hutan dan kebun (masing-masing sekitar 40 %). Sedangkan lahan permukiman hanya sekitar 1 %. Permukiman ini banyak terdapat di sekitar Lampuyang sebagai ibukota kecamatan dan sepanjang pantai. Dengan demikian pengembangan permukiman masih berpotensi besar mengingat daerah yang meliputi dataran masih banyak belum dimanfaatkan.
Sementara itu penggunaan lahan untuk Kawasan Sabang di estimasi kan untuk mengakomodir penduduk yang diproyeksikan berjumlah 682.556 jiwa dengan berbagai jenis lahan peruntukan sebagai kegiatan penduduk dibidang jasa kepelabuhanan, industri dan perdagangan, pariwisata dan perikanan. Perkiraan total lahan bagi permukiman yang diperlukan adalah sekitar 2.440 Ha yang terbagi untuk Kota Sabang 1.962 Ha, dan Kecamatan Pulo Aceh sekitar 478 Ha. Asumsinya lahan permukiman di Kota Sabang sebagian besar akan menggunakan lahan kosong dari lahan hutan belukar dan dari lahan padang rumput yang ada saat ini, sedangkan di Kecamatan Pulo Aceh sebagian besar akan menggunakan lahan kosong dari lahan hutan belukar dan hutan ilalang.

SARANA & PRASARANA

Kemajuan sarana dan prasarana khususnya dibidang perhubungan baik udara, darat maupun laut, diharapkan membawa dampak yang sangat besar dalam menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang terutama disektor pariwisata, industri, perikanan serta perdagangan dan jasa. Karena dengan adanya hubungan yang lancar terutama dalam hal pendistribusian penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan pemasaran hasil produksi baik untuk dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor, akan membawa dampak positif bagi pengembangan Kawasan Sabang dimasa yang akan datang.
Akan tetapi ketika bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa sebagian wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004, telah mengakibatkan timbulnya kerusakan masif atas sarana dan prasarana yang cukup besar, termasuk kerusakan yang dialami Kawasan Sabang, sehingga ada beberapa sarana dan prasarana yang harus di rehab dan direkonstruksi kembali.

TRANSPORTASI DARAT

Alat angkutan umum yang selama ini dipergunakan oleh penduduk dalam kota ke pedesaan menggunakan jasa mini bus dan Datsun keluaran tujuh puluhan. Angkutan ini pula yang menjadi alat transportasi andalan bagi anak sekolah, baik yang melalui rute antar jemput kota-desa dan sebaliknya desa-kota adalah sebuah fasilitas ‘mewah’ yang diharapkan terus berjalan tanpa kendala. Selain itu juga ada mobil sewaan dengan rute Balohan-Pusat Kota Sabang atau dari daerah luar kota seperti Jaboi menuju pusat kota, namun fasilitas ini masih terbatas hanya untuk mengangkut orang yang ingin berbelanja ke pusat kota Sabang.

TRANSPORTASI LAUT

Selain Pelabuhan Sabang, ada beberapa dermaga lain yang menjadi andalan transportasi kelautan, seperti: Dermaga Umum, Dermaga Khusus TNI AL, Dermaga Khusus Pertamina, Dermaga Khusus ADPEL dan Dermaga khusus Dinas Perikanan. Terdapat pula fasilitas-fasilitas gudang, galangan kapal, air bersih, bungker air dan lapangan penumpukan.
Pelabuhan Sabang memiliki status sebagai Pelabuhan Umum ADPEL kelas V, bebas pandu dan rata-rata curah hujan yang ada 244,3 m. Alur pelayarannya memiliki panjang 1.400 m, lebar 800 m, kedalaman sampai dengan 53 m dengan dasar tanah karang berpasir. Kolam pelabuhannya memiliki luas 177 Ha, dalam minimum 8 m, dalam maksimum 35 m, gelombang maksimum 0,5 m, gelombang minimum 0,2 m.
Pelabuhan Balohan merupakan pelabuhan penyeberangan sekaligus berfungsi sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Sabang dari Aceh Daratan melalui transportasi kapal penyeberangan baik cepat (jetboad) atau roro. Di samping bangunan dermaga, sebagai pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan Balohan dilengkapi pula dengan area perpakiran, terminal penumpang dan gerbang untuk kendaraan menuju kapal penyeberangan. Untuk hubungan transportasi laut antar pulau khususnya ke Sabang telah ada kapal Ferry cepat untuk penumpang yang diberangkatkan melalui pelabuhan Balohan (Sabang) ke Ulee Lheu (Banda Aceh) ± 18 mil atau dengan kapal Ferry lambat (roro) ke Ulee Lheu. Dua Kapal Motor tersebut yakni KM Express Bahari 8B yang memiliki daya angkut penumpang maksimal 315 orang dan KM Express Bahari 2F yang memiliki daya angkut penumpang maksimal 500 orang.
Sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia di Pulo Aceh masih sangat terbatas, hanya memiliki 1 (satu) boat penumpang bantuan Pemerintah Daerah dengan kapasitas 60 penumpang dengan jangkauan terbatas. Untuk memperlancar aktivitasnya, masyarakat mengupayakan transportasi laut yang berupa boat hasil swadaya masyarakat sendiri.

TRANSPORTASI UDARA

Selain Pelabuhan Sabang, ada beberapa dermaga lain Sabang memiliki lapangan udara Maimun Saleh yang terletak di kelurahan Cot Ba’u seluas ± 78 ha dengan fasilitas runway nya berukuran 1.850 m x 30 m, taxiway 165 m x 23 m, apron 160 m x 90 m, terminal penumpang 500 m² dan terminal kargo / hanggar 300 m². Lapangan udara ini merupakan peninggalan Jepang dan saat ini dimanfaatkan sebagai pangkalan AURI.
Sekarang ini bandara tersebut sudah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan sebagai aktivitas Sabang yaitu dengan penyediaan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, ticketting, bagasi, pusat informasi dan fasilitas lain yang diperlukan. Direncanakan juga dalam rangka menunjang fungsi bandara udara sebagai Inlet dengan upaya pengelolaan bandara sehingga dapat menjadi salah satu tujuan dalam jalur penerbangan komersial. Rute penerbangan juga akan ditingkatkan agar dapat menghubungkan Sabang-Malaysia-Thailand-Singapura sebagai pusat kegiatan Jasa dan Perdagangan Internasional.