DEWAN KAWASAN SABANG

Pada November 2000, saat Sabang kembali mendapat status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dibutuhkan satu lembaga untuk mengelola Kawasan Sabang. Dibentuklah Dewan Kawasan Sabang (DKS) beserta Badan Pengusahaan Kawasan Perda- gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai unsur pelaksananya. Kehadiran BPKS layaknya “New Sabang Maatsscappaij”. Lembaga ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan Kawasan Sabang, dengan diberikan beberapa pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.

Setelah menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada 1 September 2000, Presiden mengangkat Dewan Kawasan Sabang pada 21 September 2000. DKS terdiri dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam sebagai Ketua, dibantu Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar sebagai anggota.

Presiden kemudian melalui Undang-undang No. 37 tahun 2000 mengamanatkan DKS untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Per- dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Berdasarkan UU yang sama, DKS selanjutnya diamanatkan untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan BPKS.

Dewan Kawasan Sabang menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. DKS juga membentuk Sekretariat Dewan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu, guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas.