BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Management Board of Sabang Free Port and Free Trade Zone

HISTORI

Histori

HISTORI
Keindahan Sabang hari ini tak terlepas dari peran sejarahnya. Kawasan Sabang yang mengapung di ujung barat Indonesia ini berbatasan dengan jalur pelayaran internasional. Kepulauan ini pun cukup potensial tampil sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre) sehingga menjadikannya salah satu kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. Kini ada banyak peluang investasi terbuka di sana.
Pelabuhan Sabang dibangun Pemerintah Hindia Belanda pada 1881 dengan nama Kolen Station. Firma De Lange kemudian membangun sarana penunjang fasilitas pelabuhan pada 1887. Hasil alam Aceh yang melimpah mendorong Pemerintahan Hindia Belanda untuk membuka Pelabuhan Bebas Sabang pada 1895.
Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1881 dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut “Kolen Station”. Pelabuhan ini dikelola oleh Firma De Lange yang diberi kewenangan untuk membangun berbagai fasilitas pelabuhan pada tahun 1887.
Operasional pelabuhan dimanajemen oleh Maatschaapij Zeehaven en Kolen Station, yang kemudian dikenal dengan nama Sabang Maatsscappij tahun 1895. Pada zaman Belanda, Pelabuhan Sabang telah berperan sangat penting sebagai pelabuhan alam untuk pelayaran internasional terutama dalam mendukung perdagangan komoditi hasil alam Aceh yang diekspor ke negara-negara Eropa.
Kejayaan Vrij Haven Sabang ini berakhir pada saat Perang Dunia ke-2 di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya tahun 1942 dan mengalami kehancuran fisik sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Tahun 1950 pemerintah menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia dan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 hingga Kotapraja Sabang pun dibentuk dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965.
Tahun 1970 status Free Port Sabang ditingkatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970, menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk masa 30 tahun. Namun baru berjalan 15 tahun, Free Port Sabang kembali ditutup untuk kedua kalinya tahun 1985, sementara pemerintah pun membuka Bounded Zone Batam. Sejak itu kehidupan ekonomi Sabang kembali stagnan dan sepi layaknya sebuah kota terpencil. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan menjadi miskin, pengangguran terjadi dan akhirnya melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah mainland di daratan Aceh. Pertumbuhan ekonomi di Aceh pun merosot tajam secara keseluruhan.
Posisi Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai diperhitungkan kembali tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerja sama Ekonomi Regional Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dilanjutkan dengan kegiatan Jambore Iptek BPPT tahun 1997, dan pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie bersama KAPET lainnya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1998, tanggal 26 September 1998.
Status Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui mandat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2000. Kemudian dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 20 November 2000 penetapan statusnya secara hukum diperkuat melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000. Keputusan ini dilakukan pemerintah pusat agar Kawasan Sabang di ujung barat dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre).

HISTORI Kronologis Kawasan Sabang:

▷ 1881 :
Sabang dikenal dengan pelabuhan alamnya, Belanda mendirikan Kolen Station.

▷ 1884 :
Rencana Belanda untuk mendirikan suatu Kolestation di Balohan.

▷ 1887 :
Firma De Lange membangun sarana penunjang untuk fasilitas pelabuhan dengan mendirikan Sabang Haven.

▷ 1895 :
Dibuka pelabuhan bebas dan dikelola oleh Sabang Mactscappaij.

▷ 1942 :
Sabang diduduki oleh Jepang dan mengalami kehancuran fisik, Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Pelabuhan Sabang dijadikan menjadi Pelabuhan Pertahanan militer.

▷ 1945 :
Indonesia Merdeka tetapi Sabang Masih diduduki oleh Belanda sampai dengan 29 Desember 1949 yaitu saat terjadinya Konverensi Meja Bundar.

▷ 1950 :
Dengan ketetapan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Nomor 9/MP/50 dan Pulau Weh diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia serikat untuk dijadikan sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.

▷ 1963 :
Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963.

▷ 1964 :
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1964 dibentuklah suatu lembaga Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS).

▷ 1965 :
Koetapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965.

▷ 1970 :
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

▷ 1985 :
Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985.

▷ 1993 :
Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerja sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

▷ 1997 :
Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BPPT di Sabang untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.

▷ 1998 :
Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie dengan Keputusan Presiden Nomor 171 tanggal 26 September 1998.

▷ 2000 :
Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000.

▷ 2000 :
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

▷ 2000 :
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.